Kebijakan pendidikan daerah sangat penting
Pemerintah daerah sekarang bertanggung jawab atas pendidikan dasar dan menengah sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan dua puluh tahun yang lalu.
Artinya, berbagai aparatur dan institusi pendidikan daerah di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan sekolah untuk merencanakan pembukaan kembali belajar tatap muka. Ini harus mempertimbangkan penyebaran COVID-19, kerentanan siswa, dan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.
Sekolah harus fokus pada pemulihan capaian pendidikan yang hilang selama pandemi begitu sekolah kembali dibuka, terutama untuk siswa miskin.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah harus memperbaiki sejumlah kebijakan yang tidak berhasil.
Program RISE-SMERU menemukan pada tahun 2018 bahwa hanya 62 dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, atau sekitar 12%, memiliki kebijakan pendidikan yang inovatif.
Secara keseluruhan, peneliti kami menemukan bahwa berbagai kebijakan pendidikan lokal belum berhasil meningkatkan hasil belajar.
Misalnya, tidak ada hubungan antara kebijakan pelatihan guru dan skor Ujian Nasional (UN) SMP di masing-masing kabupaten atau kota.
Artinya, kebijakan yang dikeluarkan dan kebutuhan pendidikan daerah masih jauh berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih banyak penelitian dan studi untuk menemukan solusi alternatif di tingkat lokal sebelum terlambat.
Yang jelas, para aparatur pendidikan yang bekerja di kementerian, dinas pendidikan daerah, dan sekolah—dari menteri hingga guru—harus bekerja lebih keras dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan mengingat hasil pembelajaran yang buruk.
Bonus demografi Indonesia tidak akan signifikan jika ini diabaikan. Mereka dapat menjadi beban berat bagi negara, bukan anugerah.
Bonus demografi akan semakin terancam oleh penurunan tingkat pendidikan
Belajar dari rumah yang tidak efektif selama pandemi dapat menyebabkan kedua masalah di atas semakin parah.
Misalnya, studi Bank Dunia mengatakan bahwa kurangnya hasil belajar siswa di Indonesia disebabkan oleh pembelajaran di rumah yang tidak efektif.
Selain itu, dampak ini bahkan lebih parah bagi orang-orang yang berasal dari kelompok sosial yang kurang beruntung. Dengan rijbewijs-kopens.com hanya empat bulan tinggal di rumah yang tidak memadai, siswa miskin di Indonesia akan lebih tertinggal dalam belajar daripada siswa yang kaya. Proses pembelajaran mereka akan tertinggal 1,4 tahun dari sebelumnya dan akan tertinggal 1,6 tahun.
Bahkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, mereka harus menghadapi risiko menikah dengan anak lain dan putus sekolah.
Di masa depan, produktivitas dan daya saing mereka akan semakin rendah karena tingkat pendidikan dan prestasi belajar yang semakin menurun.
Misalnya, diperkirakan bahwa murid sekolah yang saat ini mengalami efek negatif dari belajar dari rumah yang tidak efektif akan memasuki angkatan kerja pada tahun 2030-an—atau pada puncak bonus demografi.
Namun, peneliti memperkirakan bahwa di masa depan, 65% jenis pekerjaan saat ini akan digantikan oleh jenis pekerjaan baru yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan berbagai keterampilan.
Jika sistem pembelajaran kita tidak menemukan cara cepat untuk meningkatkan kualitasnya, sebagian besar orang yang akan menjadi bagian dari bonus demografi tersebut akan terpinggirkan dari dunia kerja modern dan formal.
Di masa depan, banyak pekerja Indonesia dapat menjadi “beban” sebagai warga kelas dua di negara mereka sendiri.